Kenaikan Rasio Pajak – Dalam debat cawapres pada tanggal 22 Desember 2023, Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan rencananya untuk menaikkan rasio pajak Indonesia menjadi 23%. Rasio pajak saat ini di Indonesia adalah sekitar 10%, sehingga kenaikan sebesar 13% akan menjadi kenaikan yang cukup signifikan.
Rencana ini mendapat kritik dari beberapa pihak, termasuk dari calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Mahfud menilai bahwa kenaikan rasio pajak sebesar 13% akan terlalu memberatkan masyarakat dan pelaku usaha.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga mengkritik rencana kenaikan rasio pajak tersebut. Ganjar menilai bahwa cara yang lebih ideal untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan potensi pajak yang belum tergali.
Kebijakan Ganjar Soal Kenaikan Rasio Pajak
Berikut adalah beberapa alasan mengapa cara Ganjar dinilai lebih ideal:
- Kenaikan rasio pajak yang terlalu tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Penurunan daya beli masyarakat dan pelaku usaha dapat menghambat konsumsi dan investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Ekstensifikasi pajak dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Ekstensifikasi pajak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang seharusnya membayar pajak, tetapi belum membayar pajak.
- Ekstensifikasi pajak dapat meningkatkan keadilan. Saat ini, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ekstensifikasi pajak dapat memastikan bahwa semua wajib pajak yang seharusnya membayar pajak, benar-benar membayar pajak.
Berikut adalah beberapa contoh kebijakan ekstensifikasi pajak yang dapat dilakukan:
- Perbaikan administrasi pajak, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi informasi, dan peningkatan pengawasan, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Pemanfaatan teknologi, seperti e-filling dan e-tax, untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- Penyederhanaan tarif pajak, untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus dibayar.
Pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam untuk menentukan kebijakan ekstensifikasi pajak yang paling tepat. Kajian ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap perekonomian, keadilan, dan kepatuhan wajib pajak.
Baca Juga : Ganjar-Mahfud Dibanjiri Dukungan Relawan di Debat Kedua
Perbaikan administrasi pajak
Perbaikan administrasi pajak adalah salah satu kunci keberhasilan ekstensifikasi pajak. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak yang seharusnya membayar pajak, benar-benar membayar pajak.
Perbaikan administrasi pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pelatihan dan sertifikasi, untuk meningkatkan kompetensi pegawai pajak.
- Peningkatan teknologi informasi, seperti sistem informasi perpajakan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak.
- Peningkatan pengawasan, seperti pemeriksaan pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pemanfaatan teknologi
Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu meningkatkan ekstensifikasi pajak. Teknologi dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Beberapa contoh pemanfaatan teknologi dalam ekstensifikasi pajak antara lain:
- e-filling, yaitu sistem pelaporan pajak secara elektronik, yang dapat memudahkan wajib pajak dalam mengisi formulir pajak.
- e-tax, yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik, yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
Penyederhanaan tarif pajak
Penyederhanaan tarif pajak juga dapat membantu meningkatkan ekstensifikasi pajak. Hal ini karena tarif pajak yang sederhana akan lebih mudah dipahami oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam untuk menentukan kebijakan ekstensifikasi pajak yang paling tepat. Kajian ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap perekonomian, keadilan, dan kepatuhan wajib pajak.
Kesimpulan
Cara Ganjar Pranowo untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan ekstensifikasi dinilai lebih ideal dibandingkan dengan rencana kenaikan rasio pajak sebesar 23%. Hal ini karena ekstensifikasi pajak dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, dan dapat meningkatkan keadilan.
Namun, perlu diingat bahwa ekstensifikasi pajak juga membutuhkan perbaikan administrasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan penyederhanaan tarif pajak. Pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam untuk menentukan kebijakan ekstensifikasi pajak yang paling tepat.