Pembangunan IKN Harus Inklusif, Ganjar: Libatkan Masyarakat Adat

Pembangunan IKN – Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melibatkan masyarakat adat. Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke IKN, Kalimantan Timur, pada tanggal 7 Desember 2023.

Ganjar mengatakan bahwa pembangunan IKN harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat adat yang tinggal di wilayah IKN harus dilibatkan dalam proses pembangunan.

“Proses ini cukup panjang, maka kita harus libatkan mereka (warga lokal dan warga adat),” kata Ganjar. “Kemudahan akses pendidikan dan kesehatan juga harus kita berikan.”

Ganjar juga mengatakan bahwa pembangunan IKN harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, masyarakat adat harus dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan IKN.

“Kita harus bangun IKN yang inklusif, yang bisa menampung semua perbedaan,” kata Ganjar. “Masyarakat adat harus dilibatkan agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan baik.”

Keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang dapat bermanfaat bagi IKN. Selain itu, keterlibatan masyarakat adat juga dapat membantu untuk menjaga budaya dan lingkungan di wilayah IKN.

Berikut adalah beberapa manfaat dari keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN:

• Menjaga kelestarian lingkungan: Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berharga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mereka dapat membantu untuk melindungi hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya di wilayah IKN.
• Mengembangkan ekonomi lokal: Masyarakat adat dapat menjadi mitra penting dalam mengembangkan ekonomi lokal di wilayah IKN. Mereka dapat menawarkan produk dan jasa lokal yang unik dan menarik.
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka dapat mendapatkan kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih baik.

Pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam IKN. Kebijakan ini harus memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan IKN.

Baca Juga : Ganjar dan Mahfud: Debat Capres, Tantangan yang Wajib Dihadapi

Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Pembangunan IKN

Keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang dapat bermanfaat bagi pembangunan IKN. Selain itu, keterlibatan masyarakat adat juga dapat membantu untuk menjaga budaya dan lingkungan di wilayah IKN.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini menyebutkan bahwa IKN harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, undang-undang ini juga menyebutkan bahwa IKN harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam IKN. Kebijakan ini harus memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan IKN.

Bentuk Keterlibatan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan IKN

Berikut adalah beberapa bentuk keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN:

• Partisipasi dalam perencanaan: Masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan IKN dengan memberikan masukan dan saran mengenai aspek-aspek pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat adat, seperti aspek sosial, budaya, dan lingkungan.
• Partisipasi dalam pelaksanaan: Masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan IKN dengan memberikan tenaga kerja, keterampilan, dan pengetahuan mereka.
• Partisipasi dalam pengawasan: Masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan IKN dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan tidak merusak lingkungan.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat adat dalam IKN. Mekanisme ini harus dirancang secara partisipatif dan inklusif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat adat.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN:

• Pemahaman yang mendalam tentang masyarakat adat: Pemerintah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang masyarakat adat, termasuk budaya, adat istiadat, dan kebutuhan mereka.
• Pembentukan forum komunikasi dan konsultasi: Pemerintah perlu membentuk forum komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan IKN.
• Pemberian pelatihan dan pendampingan: Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat adat agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan IKN.

Dengan keterlibatan masyarakat adat yang aktif dan bermakna, IKN dapat berjalan dengan lebih lancar dan berkelanjutan.

Baca Juga : Ganjar Pranowo: Keberagaman Budaya Aset Penting Indonesia

IKN Masa Depan: Kota Impian atau Mimpi Buruk?

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek raksasa pemerintah Indonesia untuk membangun ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan inovasi Indonesia di masa depan.

Namun, proyek IKN juga menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan. Ada yang berharap IKN akan membawa kemajuan bagi Indonesia, sementara yang lain khawatir IKN akan menjadi proyek mercusuar yang mahal dan tidak berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa skenario potensial untuk IKN masa depan:

Skenario 1: Kota Impian

• IKN menjadi kota modern dan berkelanjutan yang mengadopsi teknologi terbaru.
• Kota ini menarik investasi besar-besaran dan menjadi pusat bisnis dan inovasi di kawasan Asia Tenggara.
• IKN menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Kota ini menjadi model bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.

Skenario 2: Mimpi Buruk

• IKN gagal menarik investasi dan menjadi kota hantu yang kosong.
• Pembangunan IKN menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial.
• Proyek IKN menghabiskan banyak uang negara dan membebani perekonomian.
• Kota ini menjadi simbol ketidakadilan dan ketimpangan.

Faktor-faktor yang akan menentukan skenario mana yang akan terjadi:

• Keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi: Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik investor asing untuk berinvestasi di IKN.
• Keberlanjutan pembangunan: Pembangunan IKN harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
• Partisipasi masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN.
• Keterbukaan dan transparansi: Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam pengelolaan proyek IKN.

Keberhasilan IKN akan bergantung pada banyak faktor. Proyek ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jika semua pihak bekerja sama, IKN berpotensi menjadi kota impian bagi Indonesia. Namun, jika terjadi kesalahan, IKN bisa menjadi mimpi buruk.