Reformasi Kepolisian – Dalam debat capres ketiga yang digelar pada 7 Januari 2024, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi kepolisian di Tanah Air. Ia menilai reformasi kepolisian merupakan kunci untuk mengatasi berbagai persoalan keamanan, seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, pinjaman dan judi online, kekerasan seksual, bahkan kejahatan pencucian uang.
Ganjar mengatakan bahwa reformasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek struktural, kultural, hingga operasional. Ia mengusulkan agar kepolisian dipisah dari TNI dan menjadi lembaga yang mandiri. Selain itu, ia juga mengusulkan agar kepolisian memiliki sistem siber yang kuat untuk menghadapi berbagai kejahatan di dunia maya.
Ganjar juga menekankan pentingnya reformasi untuk menghadirkan polisi yang betul-betul bisa mengayomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan menjadi aparat yang menakutkan masyarakat.
Reformasi kepolisian merupakan salah satu agenda penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini mengingat masih banyaknya persoalan keamanan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, pinjaman dan judi online, kekerasan seksual, bahkan kejahatan pencucian uang.
Reformasi kepolisian yang dilakukan secara menyeluruh akan berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini karena reformasi akan mampu meningkatkan profesionalisme dan transparansi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, reformasi kepolisian juga akan mampu menghadirkan polisi yang betul-betul bisa mengayomi masyarakat.
Baca Juga : Ganjar Tak Dilibatkan Iklan PDIP, Sinyal Tak Yakin?
Langkah untuk Melakukan Reformasi Kepolisian
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan reformasi kepolisian:
- Pemisahan kepolisian dari TNI
Pemisahan kepolisian dari TNI merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian. Saat ini, kepolisian masih berada di bawah komando TNI, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dengan dipisahkan dari TNI, kepolisian akan menjadi lembaga yang mandiri dan tidak lagi berada di bawah pengaruh politik.
- Perubahan sistem rekrutmen dan pendidikan kepolisian
Perubahan sistem rekrutmen dan pendidikan kepolisian juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepolisian. Saat ini, sistem rekrutmen dan pendidikan kepolisian masih belum memadai, sehingga masih banyak polisi yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. Dengan perubahan sistem rekrutmen dan pendidikan kepolisian, diharapkan akan dihasilkan polisi yang lebih profesional dan berintegritas.
- Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kepolisian
Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kepolisian juga perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Saat ini, sistem pengawasan dan akuntabilitas kepolisian masih belum memadai, sehingga masih banyak kasus penyimpangan yang dilakukan oleh polisi yang tidak dapat diungkap. Dengan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kepolisian, diharapkan akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran oleh polisi.
Reformasi kepolisian merupakan hal yang tidak mudah, namun hal ini merupakan hal yang mendesak dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Tanah Air. Pemerintah perlu berkomitmen untuk melakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh dan berkelanjutan.