Jusuf Kalla (JK) telah menyatakan bahwa dirinya sangat menghargai Megawati Soekarnoputri sebagai seorang pemimpin yang baik dan sangat demokratis. JK juga berharap Ganjar Pranowo dapat mengikuti jejaknya dan menjadi pemimpin hebat di masa depan.
Jusuf Kalla menilai, Megawati adalah presiden yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia. Ia memiliki komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat.
JK mengatakan, Ganjar adalah sosok yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang demokratis seperti Megawati. Ia dikenal sebagai sosok yang merakyat, terbuka, dan ramah terhadap kritik.
Jusuf Kalla pun telah memberikan beberapa masukan kepada Ganjar untuk menjadi pemimpin yang lebih demokratis. Salah satunya adalah dengan selalu terbuka untuk mendengar masukan dari berbagai pihak. Selain itu, Ganjar juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan Ganjar untuk menjadi pemimpin yang lebih demokratis:
- Mendengarkan masukan dari berbagai pihak
Ganjar perlu membuka diri untuk mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk dari oposisi, masyarakat sipil, dan para pakar. Masukan dari berbagai pihak tersebut dapat membantu Ganjar untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
Ganjar perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan pelaksanaan program.
- Melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat
Ganjar perlu melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM.
Jika Ganjar dapat menerapkan hal-hal tersebut, maka ia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang demokratis seperti Megawati. Hal ini tentu akan menjadi kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.
Baca Juga : Relawan Ganjar Bela Palestina Lewat Doa Bersama untuk Perdamaian 2023
Jusuf Kalla Tegaskan Netralitas Ganjar Pranowo
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, bersikap netral dalam pertemuan mereka pada 19 November 2023. JK mengatakan bahwa Ganjar tidak meminta dukungan kepadanya untuk maju dalam pemilihan presiden 2024.
“Ganjar datang ke saya sebagai teman. Kami membahas banyak hal, termasuk netralitas aparat negara dalam pemilu,” kata JK.
JK juga mengatakan bahwa Ganjar adalah sosok yang terbuka dan menghargai perbedaan pendapat. Ia yakin bahwa Ganjar akan menjadi pemimpin yang demokratis jika terpilih menjadi presiden.
“Ganjar adalah sosok yang merakyat dan ramah terhadap kritik. Ia memiliki komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” kata JK.
Pertemuan Ganjar dan JK sempat menimbulkan spekulasi bahwa Ganjar sedang mencari dukungan dari JK untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Namun, JK menegaskan bahwa pertemuan tersebut murni untuk bersilaturahmi dan membahas masalah netralitas aparat negara.
Baca Juga : Ganjar Dorong Pendirian Koperasi Petani Jika Terpilih di Pilpres 2024
Pertemuan Ganjar dan Jusuf Kalla
Pertemuan Ganjar dan JK berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam di kediaman JK di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai hal, termasuk netralitas aparat negara dalam pemilihan presiden 2024.
Ganjar mengatakan bahwa ia telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilihan presiden 2024. Ia juga mengatakan bahwa ia akan mendorong aparat negara untuk bersikap netral dalam pemilu.
JK mendukung komitmen Ganjar untuk bersikap netral. Ia mengatakan bahwa netralitas aparat negara penting untuk menjaga demokrasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan presiden yang jujur dan adil.
Pertemuan Ganjar dan Jusuf Kalla mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah positif untuk menjaga netralitas aparat negara dalam pemilihan presiden 2024.