Pemilu 2024 – Forum Komunikasi Relawan Ganjar-Mahfud, bersama mahasiswa dan masyarakat umum, menekankan perlunya KPU RI untuk mengadakan ulang pencoblosan Pilpres 2024. Mereka menyuarakan keprihatinan atas dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan.
“Harus ada pemilihan ulang yang adil dan transparan yang dilakukan oleh KPU,” ungkap Haposan Situmorang, juru bicara Forum Komunikasi Relawan Ganjar-Mahfud, dalam konferensi pers pada Minggu, 18 Februari 2024.
Haposan menilai bahwa dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 telah terjadi secara sistematis dan meluas, yang diyakini menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Fenomena ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi, yang dapat membahayakan stabilitas negara. Sebagai respons, mereka menolak hasil Pemilu 2024 dan menuntut adanya perubahan dalam komposisi Komisioner KPU dan Bawaslu.
Mereka juga menyoroti perayaan dini dari salah satu pasangan calon, meskipun KPU belum secara resmi mengumumkan hasil resmi. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi opini publik dan dapat memicu perpecahan dalam masyarakat.
Selain itu, mereka meminta agar Bawaslu mengambil tindakan hukum terhadap pasangan calon yang menyatakan kemenangan secara prematur. Forum ini juga meminta agar pasangan calon yang terbukti bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didiskualifikasi.
Sementara itu, data dari KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memimpin dalam perhitungan suara sementara, diikuti oleh pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud.
Menanggapi kritik terhadap proses pemungutan suara, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menegaskan bahwa KPU akan segera mengoreksi data yang tidak sinkron. Dia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memanipulasi hasil suara, dan setiap kesalahan akan segera diperbaiki.
KPU juga mengakui adanya kesalahan dalam input data suara di beberapa TPS, dan mereka berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan tersebut guna memastikan integritas pemilu 2024 terjaga.
Sebagai informasi, proses rekapitulasi hasil suara masih berlangsung secara berjenjang dan akan diumumkan oleh KPU RI sebagai hasil resmi pemilu 2024 pada batas waktu yang ditentukan.
Baca Juga : Soal Hasil Hitung Cepat, Ganjar: Kamu Percaya Suara Saya Begitu?
Hasil Real Count KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara terus-menerus mengupdate hasil suara Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Data terakhir yang diperbaharui dapat diakses melalui situs resmi KPU, pemilu2024.kpu.go.id, pada Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 19:30:11 WIB. Sampai saat itu, telah tercatat suara masuk sebesar 66,61%, setara dengan 548.354 tempat pemungutan suara (TPS) dari total keseluruhan yang berjumlah 823.246 TPS.
Dalam hasil real count KPU tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) masih memimpin dengan mayoritas suara, mencapai 57,95% atau setara dengan 49.747.461 suara. Di posisi kedua, terdapat pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) dengan persentase 24,48%, atau setara dengan 21.013.738 suara. Sementara itu, di posisi ketiga, terdapat pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (Ganjar-Mahfud) dengan persentase 17,57%, atau setara dengan 15.084.928 suara.
Perlu dicatat bahwa hasil ini merupakan perolehan sementara yang diambil dari publikasi Form Model C Hasil yang diunggah ke sistem KPU RI. Proses penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Namun, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara akan dilakukan secara bertahap dalam rapat pleno terbuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga : Ratusan Kotak Suara Pemilu 2024 Dibongkar Warga di Paniai, Papua Tengah
Sistem Sirekap KPU Bermasalah, Data Hasil Pemilu 2024 Tidak Sinkron
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) telah menjadi sebuah alat penting dalam proses penghitungan hasil suara Pemilihan Umum (Pemilu), dimana data yang berasal dari lembar C hasil ukuran plano diunggah ke dalam sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Meskipun Sirekap bukanlah sebuah inovasi baru, namun penggunaannya telah dimulai sejak Pilkada 2020 dan terus ditingkatkan hingga pada Pemilu 2024.
Namun, dalam prakteknya, banyak masyarakat yang mengeluhkan perbedaan yang signifikan antara data jumlah suara dalam lembar C hasil plano dengan data yang masuk ke dalam Sirekap. Terdapat ketidaksesuaian yang cukup mencolok, dimana angka dalam Sirekap sering kali tidak sejalan dan bahkan lebih besar dari total jumlah pemilih di sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang pada umumnya seharusnya berada di bawah angka 300 orang.
Menyikapi hal ini, Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari, justru menyambut baik laporan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, masukan dari masyarakat ini membantu KPU untuk memperbaiki ketidaksesuaian dalam data yang ada dalam Sirekap. Hal ini memastikan bahwa proses Pemilu 2024 berlangsung secara transparan dengan bantuan dari Sirekap.
“Kami bersyukur Sirekap berjalan dengan baik karena banyaknya laporan yang kami terima dari masyarakat, sehingga tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan,” ungkap Hasyim Asy’ari dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Februari 2024.
Hasyim juga menegaskan bahwa jika terdapat kesalahan dalam proses sinkronisasi data, KPU akan membuka diri untuk melakukan koreksi melalui proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. “Jika terdapat kesalahan dalam penulisan, maka akan segera dikoreksi dan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan juga akan diunggah ke dalam Sirekap. Semua orang dapat memeriksa apakah formulir yang salah perhitungannya telah diperbaiki atau belum,” jelas Hasyim Asy’ari.