Isu “pakta integritas” yang diteken oleh sejumlah kepala daerah dengan Badan Intelijen Negara (BIN) pada 14 November 2023 lalu mengungkit dugaan keterlibatan BIN dalam memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dugaan ini muncul karena beberapa kepala daerah yang menandatangani pakta integritas tersebut adalah pendukung Ganjar.
Dalam pakta integritas tersebut, para kepala daerah yang menandatanganinya berjanji untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Mereka juga berjanji untuk tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon.
Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa pakta tersebut justru dapat menjadi alat BIN untuk memenangkan Ganjar. Hal ini karena BIN memiliki pengaruh yang besar di kalangan kepala daerah.
Dugaan keterlibatan BIN dalam memenangkan Ganjar juga diperkuat dengan pernyataan dari sejumlah kepala daerah yang menandatangani pakta tersebut. Beberapa kepala daerah tersebut menyatakan bahwa mereka mendukung Ganjar karena BIN merekomendasikannya.
Menanggapi dugaan tersebut, BIN membantah bahwa pihaknya terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. BIN menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugasnya untuk menjaga netralitas dalam pemilu.
Namun, tudingan keterlibatan BIN dalam memenangkan Ganjar telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak khawatir bahwa tuduhan tersebut dapat memicu konflik di masyarakat.
Berikut adalah beberapa pendapat dari pengamat politik terkait isu “pakta integritas” yang mengungkit dugaan keterlibatan BIN dalam memenangkan Ganjar:
Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review
“Pakta integritas ini bisa menjadi alat BIN untuk memenangkan Ganjar. Apalagi, BIN memiliki pengaruh yang besar di kalangan kepala daerah. Namun, BIN harus berhati-hati, karena tuduhan keterlibatan mereka dalam memenangkan Ganjar bisa memicu konflik di masyarakat.”
Arief Poyuono, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
“Pakta integritas ini tidak perlu dipermasalahkan. BIN hanya menjalankan tugasnya untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Namun, BIN harus transparan dalam menjalankan tugasnya tersebut.”
Yuniarto Wijaya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama
“Pakta integritas ini tidak ada masalah. Namun, BIN harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai BIN justru menjadi alat untuk memenangkan salah satu pasangan calon.”
Belum ada bukti yang kuat yang dapat membuktikan bahwa BIN terlibat dalam pemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024. Namun, tudingan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. BIN perlu menjelaskan secara transparan terkait pakta yang ditandatangani oleh sejumlah kepala daerah tersebut.
Seberapa Besar Potensi BIN Ikut Terlihat dalam Pemilu?
Potensi BIN ikut terlibat dalam pemilu cukup besar. Hal ini dikarenakan BIN memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, termasuk informasi politik. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk ancaman terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil.
Selain itu, BIN juga memiliki jaringan yang luas di dalam dan luar negeri. Jaringan ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengamanan pemilu.
Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa BIN memiliki potensi untuk ikut terlibat dalam pemilu dalam berbagai bentuk, antara lain:
- Mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keamanan nasional dalam penyelenggaraan pemilu.
- Melaporkan hasil analisisnya kepada presiden dan lembaga penyelenggara pemilu.
- Melakukan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu dan aparat keamanan dalam rangka pengamanan pemilu.
- Mendukung lembaga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya.
Namun, perlu diingat bahwa BIN harus tetap menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. BIN tidak boleh ikut campur dalam proses politik pemilu, seperti mendukung atau menghambat salah satu calon atau partai politik.
Secara umum, peran BIN dalam pemilu diharapkan dapat membantu menciptakan pemilu yang demokratis, adil, dan aman.
Baca Juga : Ganjar Singgung Politik Drakor dalam Pidato di KPU Pilpres 2024
Tanggapan TPN Ganjar dan PDIP Soal Pakta Integritas
TPN Ganjar dan PDIP sama-sama membantah adanya pakta integritas yang ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
TPN Ganjar melalui Deputi Komunikasi 360 Prabu Revolusi mengatakan bahwa dokumen tersebut perlu dipertanyakan kebenarannya.
PDIP juga membantah adanya pakta integritas tersebut. Juru Bicara PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa partainya tidak pernah meminta kepada siapa pun untuk menandatangani pakta integritas.
“PDIP tidak pernah meminta kepada siapa pun untuk menandatangani pakta integritas. PDIP selalu menjunjung tinggi demokrasi dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Hasto dalam keterangannya.
Kedua pihak tersebut meminta agar dokumen tersebut diperiksa dengan saksama oleh pihak-pihak terkait, termasuk oleh BIN.
Berikut adalah tanggapan TPN Ganjar dan PDIP terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong:
Tanggapan TPN Ganjar
TPN Ganjar melalui Deputi Komunikasi 360 Prabu Revolusi mengatakan bahwa dokumen tersebut perlu dipertanyakan kebenarannya. Ia mempertanyakan beberapa hal, antara lain:
- Apakah ada template pakta integritas seperti itu yang dikeluarkan oleh BIN/BIN daerah?
- Apakah BIN memiliki kewenangan untuk membuat dokumen yang begitu eksplisit menyatakan kewajiban mendukung kandidat politik?
Prabu Revolusi juga mengatakan bahwa TPN Ganjar tidak pernah meminta seseorang untuk menandatangani pakta integritas. Ia menegaskan bahwa TPN Ganjar menjunjung tinggi demokrasi dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu.
Tanggapan PDIP
PDIP juga membantah adanya pakta integritas tersebut. Juru Bicara PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa partainya tidak pernah meminta kepada siapa pun untuk menandatangani pakta integritas.
“PDIP tidak pernah meminta kepada siapa pun untuk menandatangani pakta integritas. PDIP selalu menjunjung tinggi demokrasi dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Hasto dalam keterangannya.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam pembuatan pakta integritas tersebut. Ia mengatakan bahwa PDIP selalu menjunjung tinggi demokrasi dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu.