Pembangunan Faskes – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan kunjungan ke Papua. Dalam kunjungannya, Ganjar menyayangkan kondisi fasilitas kesehatan (faskes) di Papua yang masih sangat minim. Ia juga menyinggung program makan siang gratis yang menelan anggaran Rp 400 triliun, Kamis (28/12/2023).
Kritik yang Konstruktif
Kritik yang disampaikan Ganjar Pranowo terhadap kondisi faskes di Papua memang konstruktif. Kritik tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki program pembangunan faskes di Papua.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Papua hanya memiliki 1,2 dokter per 10.000 penduduk. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,5 dokter per 10.000 penduduk. Selain itu, hanya 50% dari kabupaten/kota di Papua yang memiliki rumah sakit umum.
Kondisi faskes yang minim ini tentu sangat memprihatinkan. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat Papua terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Akibatnya, masyarakat Papua lebih rentan terhadap penyakit dan kematian.
Kritik Ganjar Pranowo terhadap program makan siang gratis juga dapat menjadi bahan pertimbangan. Program ini memang merupakan program yang mulia, tetapi perlu dipertimbangkan dengan matang.
Pertama, program ini akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Anggaran sebesar Rp 400 triliun dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sekolah. Hal ini tentu akan lebih bermanfaat bagi pembangunan faskes Papua yang masih tertinggal.
Kedua, program ini tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara menyeluruh. Masalah kemiskinan di Papua tidak hanya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap makanan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain, seperti pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur.
Baca Juga : Ganjar Siap Perjuangkan Petani: Pupuk Subsidi Ditambah dan Akses Mudah
Pembangunan Faskes di Papua yang Berkeadilan
Kritik yang disampaikan Ganjar Pranowo dapat menjadi momentum untuk memperbaiki program pembangunan faskes di Papua. Dengan fokus pada tiga hal utama, yaitu peningkatan kualitas faskes, pendidikan, dan lapangan kerja, pembangunan faskes Papua dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Peningkatan kualitas faskes akan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Papua. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan faskes Papua.
Peningkatan kualitas pendidikan akan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat Papua. Masyarakat yang terdidik akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraannya.
Penciptaan lapangan kerja akan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan fokus pada tiga hal utama tersebut, pembangunan faskes Papua dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Pembangunan Papua yang berkeadilan adalah pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Papua, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosialnya. Pembangunan Papua harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua sendiri.
Masyarakat Papua memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan di tanah kelahirannya. Mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat Papua, pembangunan Papua akan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Papua.
Pembangunan faskes di Papua yang berkeadilan adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan Papua harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Pembangunan Papua harus menjaga kelestarian alam Papua agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Tanggung Jawab Bersama
Pembangunan Papua adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua harus bekerja sama untuk membangun Papua yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Pemerintah pusat harus menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan Papua. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk membangun Papua. Masyarakat Papua harus berperan aktif dalam pembangunan Papua.
Dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, pembangunan faskes di Papua dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.